Tata kelola Internet secara global kini sudah mulai mengusung semangat multi-stakeholder (pemangku kepentingan majemuk). Maknanya, penyusunan, implementasi dan pengawasan atas penegakan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan Internet, adalah menjadi tanggung-jawab bersama antara pemerintah, sektor bisnis dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization / CSO). Hal tersebut tercermin dalam sejumlah konsensus ataupun kesepakatan global dengan Indonesia, semisal pada World Summit on Information Society (WSIS)1, Internet Governance Forum (IGF), dan NETmundial.

^[1]
Untuk itulah maka ICT Watch mendukung penuh CSO Indonesia, melalui jejaring Indonesia Civil Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) ataupun Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), untuk secara proaktif terlibat dalam dialog tata kelola Internet di Indonesia bersama stakeholder lainnya dari unsur pemerintah dan bisnis yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 10 April 2014 di Jakarta.

Dialog dimulai sejak hulu ketika regulasi dan kebijakan dirancang, lantas disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan, hingga pada tahapan hilirnya ketika diimplementasikan dan dievaluasi.
Kemudian terkait pula pada informasi di dalam Catatan Ringkas Tata-Kelola & Praktik Internet Indonesia, ICT Watch memberikan 4 (empat) rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi/kebijakan Internet di Indonesia hendaknya secara serius dan terus-menerus mengedepankan semangat dan pelibatan multi-stakeholder, dengan proses yang inklusif, setara dan kolaboratif demi mewujudkan tata kelola Internet Indonesia yang transparan, akuntabel dan egaliter tanpa ada satu atau segelintir pihak tertentu yang mendominasi proses tersebut.
2. Arah dan posisi Indonesia dalam konteks regional maupun global, hendaknya dirumuskan dan disuarakan bersama oleh multi-stakeholder, dengan tetap menghormati keberagaman sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Untuk itu diharapkan CSO dapat membangun kapasitas dirinya sehingga dapat secara proaktif terlibat dalam dialog tata-kelola regional/global yang relevan seperti IGF maupun NETmundial.
3. Revisi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hendaknya menjadi prioritas program kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru, setelah terpilih dan dilantik nanti usai seluruh proses Pemilu 2014. Pasal 27 ayat 3 UU ITE (tentang pencemaran nama baik di Internet) terbukti selama ini lebih cenderung digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, dengan langsung memenjarakan orang yang menggunakan haknya untuk berinformasi.
4. Terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Pengendalian Konten Negatif, ICT Watch telah memberikan tanggapan dan masukan secara resmi kepada Kominfo. Hal paling mendasar untuk direvisi dalam RPM tersebut pelibatan peran multi-stakeholder secara inklusif, setara dan kolaboratif dalam kewenangan dan proses penentuan kriteria situs negatif di dalam database Trust Positif. RPM tersebut juga hendaknya dilengkapi dengan informasi dan/atau jaminan atas proses tata kelola yang transparan, akuntabel dan profesional, sehingga dapat memberikan perlindungan memadai atas hak berinformasi sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 pasal 28 F yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Siaran Pers / Rekomendasi ini disiapkan oleh ICT Watch - Indonesia, disampaikan dalam Dialog Multistakeholder, 10 April 2014