DEMOKRASI OR DEMO CRAZY DI BEKASI
Maret, atau tepatnya 11 Maret, mestinya jadi hari sejarah demokrasi baru di Bekasi. Kenapa sepi ? Karena Demokrasi itu belum terjadi pada 11 Maret 2007 lewat Pilkada Kabupaten Bekasi. Yuk kita tengok catatan penting 3 tahun lalu.
Pilkada 11 Maret, kali pertama Bupati-Wakil Bupati dipilih rakyat Bekasi. Versi KPU memenangkan Sa’duddin-Darip (Sadar) dengan suara cuma : 195.857 suara doank. Apa artinya angka itu. Itu cuma 13,60 persen dari jumlah pemilih sah yang terdaftar sebanyak 1.439.987. Subhanaloh, itu artinya juga : cuma 9,79 persen saja dari seluruh warga kabupaten Bekasi jika dihitung 2 juta jiwa. Celakanya, 621.929 kehilangan dan/atau dihilangkan hak suaranya secara sistematis. Jadi yang nyoblos cuma 811.079. Lagi-lagi, mencengangkan : 36.323 yang yoblos, hak suaranya dinyatakan tidak sah. Dan, masih ada lagi, pengesahan KPu hanya ditandatangani p;eh satu orang saja saksi pendukung Sadar atau PKS. Dahsyat kan ? Mau yang lebih dahsyat : subhanalloh, 60 lebih Pilkada berlangsung dalam suasana budaya korupsi di atas ambang batas, yang tidak normal (angka hasil survey LSI).
Nah, dengan hasil begitu, apa mau kita bilang tentang demokrasi di Bekasi ? Sebagai mantan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Bekasi (sejenis KPU) di tahun 1999, kita menyaksikan keprihatinan, betapa kualitas demokrasi belum sesuai dan masih jauh dari harapan ? Apa yah nama demorasinya atau belum demokratis sama sekali ?
Apa manfaat Pilkada untuk rakyat dengan hasil pemimpin tanpa legitimasi dan kepercayaan rakyat ? Sudahkah janji-janjinya terpenuhi ? Bagaimana masalah rakyat yang paling mendasar bisa diatasi : kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kesehatan, pendidikan yang rendah dan seterusnya…
Moga rakyat Bekasi bisa memetik hikmah dan terus bertafakkur untuk menyiapkan sistem dan budaya demokrasi yang sehat, bebas dari korupsi, bersih dari kecurangan sistematis dan intimidasi, serta jauh dari manipulasi dan tipu daya. Perubahan memang harus dipersiapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Salam Perubahan,
munawar fuad
Dosen FBI_President University, Mantan Ketua Panitia Pemilu Daerah Kabupaten Bekasi.
Aris Heru Utomo:
March 15th, 2010 at 7:51 AM
Masyarakat Indonesia pada umumnya memang belum terbiasa dengan budaya demokrasi yang sehat, sehingga peran serta masyarakat yang lebih melek demokrasi kiranya sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman2 tentang demokrasi. Tanpa itu masyarakat akan terus dibodohi oleh para politikus yang selalu ingin mengejar kekuasaan.
Salam demokrasi, semoga kehidupan demokrasi di Bekasi akan menjadi lebih baik lagi.
[Reply]
choreed:
March 15th, 2010 at 11:58 PM
Membahas permasalahan seputar pelaksanaan pra dan pasca Pilkada memang kompleks ya Pak! Berawal dar proses Pilkada yang telah bpk sampaikan, hingga berujung kepada fakta tentang banyaknya kepala daerah yang akhirnya menjadi santapan Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Sebuah cerita panjang yang saling berkaitan satu sama lain, jadi seperti “lingkaran setan” ya Pak?
Kalau seperti itu adanya, yang pas, ya memang demo crazy Pak!
[Reply]