Walikota, KPK dan Be-Blog

Posted by Aris Heru Utomo Politik-Hukum-Keamanan Wednesday, November 17th, 2010   292 views  Print Artikel Ini

Senin (15/11/10) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengumumkan bahwa Walikota Bekasi Mochtar Mohammad (biasa dikenal dengan singkatan M2) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana APBD 2010 dan menyuap penilai penghargaan Adipura 2010. Berita ini tentu saja mengagetkan masyarakat awam di Kota Bekasi. Banyak yang kemudian bertanya-tanya mengenai kebenaran berita tersebut, termasuk para blogger Bekasi yang tergabung dalam Komunitas Blogger Bekasi (Be-Blog).

Dalam mailing list Be-Blog, para blogger selain mempertanyakan kebenaran berita tersebut juga memperbincangkan substansi di luar kasus yang mesti dihadapi Pak Walikota. Semua perbincangan tersebut wajar-wajar saja, namun yang agak mengganggu perhatian saya selaku Ketua Be-Blog adalah adanya anggapan bahwa blogger Bekasi lebih memilih diam dalam melihat praktik kecurangan di pemerintahan (Kota maupun Kabupaten). Yang lebih tidak mengenakkan adalah pandangan bahwa Be-Blog merupakan kepanjangan tangan dari walikota dan tidak berani menyatakan kesalahan Walikota.

Mengenai kebenaran berita perubahan status M2 dari saksi menjadi tersangka kasus korupsi, pernyataan Juru Bicara KPK, yang dikutip di media massa nasional dan daerah, sudah jelas menyatakan mengenai penetapan M2 sebagai tersangka. Hanya saja menurut Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi Endang Suharya informasi yang disampaikan Juru Bicara KPK masih sepihak dan ia meminta agar KPK secepatnya mengabarkan secara tertulis kepada Pemkot Bekasi.

Terlepas dari pengembangan kasus yang dilakukan KPK dan pada akhirnya menyeret M2 sebagai tersangka, setelah sebelumnya mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi Tjandra Utama Effendi divonis 3 tahun penjara untuk kasus yang sama, saya turut prihatin terhadap kasus yang terjadi di Pemkot. Keprihatinan saya semata-mata bukan karena Pemkot dibawah M2 pernah mendukung blogger Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan Amprokan Blogger 2010 yang lalu, tetapi keprihatinan yang lebih luas lagi yaitu ternyata praktik-praktik korupsi dan juga kolusi dan nepotisme ternyata masih subur di Bekasi.

Apa yang terjadi pada M2 dan stafnya sepertinya baru merupakan puncak gunung es dari kasus-kasus KKN di Bekasi. Jika ditelusuri lebih jauh, tidak tertutup kemungkinan banyak kasus-kasus KKN lainnya yang terjadi di level eksekutif dan legislatif, baik di Kota maupun Kabupaten. Hal ini tentu saja sangat memperihatinkan karena maraknya perilaku KKN ini pada ujung-ujungnya merugikan masyakarat itu sendiri.

Lalu kenapa blogger Bekasi diam saja dan menjadi tugas siapakah pemberantasan KKN itu? Secara bergurau seorang rekan saya berkomentar begini “ya tentu saja blogger Bekasi diam saja karena memang bukan tugasnya secara kelembagaan, kecuali kalau blogger tersebut staf lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum”. Meski disampaikan secara bergurau, apa yang disampaikan rekan saya tersebut memang benar. Saya melihat blogger Bekasi dengan beragam latar belakang, mulai dari anak sekolah hingga ibu rumah tangga, lebih memilih memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada insitusi penegak hukum seperti KPK untuk menjalankan tugasnya. Peran blogger terbatas pada tindak pengawasan terbuka lewat kontrol di media lewat blog maupun situs jejaring sosial .

Dalam konteks tersebut di atas kiranya dapat dipahami jika Be-Blog terkesan tidak terlalu vocal terhadap isu-isu politik dan hukum karena bagaimanapun hal tersebut terkait dengan kompetensi yang dimiliki para blogger Bekasi. Seraya tetap menjaga kebebasan berpendapat, Pengelola Be-Blog tidak ingin menjadikan Be-Blog sebagai megaphone atau sekedar tong kosong berbunyi nyaring.

Sebagai wadah berkumpulnya blogger Bekasi yang menjadi blog komunitas berbasis wilayah terbaik, Be-Blog mesti dijaga profesionalitasnya sebagai tempat berbagi informasi dan opini, tempat belajar menulis dan tempat untuk menumbuhkan semangat jurnalisme warga tanpa keharusan melakukan keberpihakan kepada siapapun, kecuali keberpihakan kepada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Karenanya diharapkan tulisan di Be-Blog lebih menonjolkan aspek substansi dan kesantunan dalam beropini dan berdiskusi lewat tulisan termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepemerintahan dan kemasyarakatan.

Karena itu pula mohon maaf jika admin Be-Blog terpaksa tidak meloloskan tulisan yang hanya sekedar menyerang kebijakan atau kegiatan institusi pemerintah atau non-pemerintah tanpa disertai saran konkrit yang bisa dijadikan acuan untuk bertindak lebih baik.

Posted by Aris Heru Utomo on Nov 17 2010. Filed under Politik-Hukum-Keamanan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry