Pilkada Sudahkah menjadi Pendidikan Politik?

Posted by komar Artikel Friday, March 9th, 2012   74 views  Print Artikel Ini

Gonjang-ganjing pemilukada di Kabupaten Bekasi. Bahkan kini masa sudah masuk pada hari-hari tenang. Di beberapa kecamatan Panwascam mulai bergerak membersihkan alat-alat kampanye. Spanduk. Pamflet dan lain sebagainya.

Bahkan debat kandidat sudah dilangsungkan di TV nasional. Lalu sudahkah ini menjadi pendidikan politik, pendewasaan politik dan perluasan partisipasi publik dalam demokratisasi. Hmmm…banyak yang menyangsikan. Non sen!

Aktivitas politik kerap ditafsirkan sebagai mekanisme untuk memperbesar pundi-pundi dolar di rekening dan perluasan kekuasaan. sehingga, Machiaveli pun hidup dimana-mana. Baik di level bawah hingga level elit. Tak perduli dengan kebenaran. Tak perduli dengan konstitusi dan aturan main. Pokoke libass, asal bisa menghasilkan materi. Inilah yang disebut pragmatisme.

Politik, kata sebuah adagium, memang lebih sebagai sebuah seni (art), yakni seni memainkan kemungkinan (the art of the possible) dari pada ilmu.Tetapi, dengan adagium ini juga, bukan lantas berarti bahwa dalam politik hal-hal yang tidak mungkin (dalam ilmu Kalam disebut “hal-hal yang mustahil” atau impossible) dapat menjadi mungkin (possible) dengan begitu saja.Pemahaman demikian agaknya terlalu arbitrer alias sewenang-wenang.

Meski adagium “politik sebagai the art of the possible”bisa juga dipahami bahwa dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin, janganlah bermain di atas ketidakmungkinan. Kalau partai yang kita dukung tidak mendapatkan sejumlah kursi dengan jumlah yang signifikan dalam parlemen misalnya, janganlah ngotot berusaha dengan segala cara untuk berkuasa. Berpolitik memang memerlukan seni, yakni seni berpolitik untuk mencapai tujuan itu sendiri. Inilah seninya politik.

Kembali ke laptop: adakah tahapan pemilukada yang sudah terjadi mampu menggapai nilai luhur dari tujuan berpolitik. Paling tidak nyerempet-nyerempet. Hmm..kayanya susah!

Kemudian, apakah isu yang disampaikan para paslon itu kena dengan kebutuhan masyarakat? Ahaii…ini juga debatable.

Semua pasangan berpikir dengan isu yang sama. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur dan lain-lain.

Padahal, pendidikan gratis itu sudah menjadi realitas. Gak usah diomongin. Lha wong kewajiban konstitusi itu 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Merem saja, pendidikan sudha gratis. Ya gak?

Terus kesehatan gratis. Orang-orang di Muara Gembong dan Babelan cengar-cengir mendengar ini. Dari hongkong??? Sekarang saja susah mendapatkan fasilitas kesehatan. Darmansyah, Ketua PAC Pemuda Demokrat Muara Gembong harus ke Batu Jaya, Karawang untuk merawat anaknya. Karena akses via transportasi air lebih mudah.

Infrastruktur. Banyak yang membanggakan perbaikan jalan dan cor sebagai sesuatu yang dibanggakan. Ahaaaa..padahal salah. Ini bukan suatu yang harus dibanggakan. Ini kewajiban dari kepala daerah dalam menjalankan amanah pembangunan yang sudah digaiskan APBD. Bukan sebuah prestasi….

Pun begitu, ada juga janji yang memikat. Yakni dari calon pasangan no 3: Dahsyat Darip-Jejen. Ia berjanji akan mempush PAD sebanyak 5 Trilyun. Ini menarik. Mengingat potensi yang luar biasa. Pajak kawasan saja, 67Trilyun. Bagi hasil Migas bisa jadi 1 Trilyun. Belum lagi usaha-usaha kreatif yang dijanjikan oleh Darip dengan 171 kegiatan.

Janji 5 Trilyun sangat dahsyat. Tapi, rakyat tetap punya logika sendiri. Yang kebanyakan berpikir jangka pendek. Adakah yang bisa diraup dalam jangka pendek. [kim]