Walikota Luncurkan Sagu Seribu

Posted by Aris Heru Utomo Ekonomi-Bisnis Sunday, January 24th, 2010   990 views  Print Artikel Ini

Tanggal 23 Januari 2010 saya berkesempatan menghadiri peluncuran program “Sabtu-Minggu Menabung Seribu Rupiah (Sagu Hemat Seribu) oleh Walikota Bekasi H. Mochtar Mohammad. Hadir seluruh pejabat kantor dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan berbagai lapisan warga masyarakat lainnya mulai dari karang taruna, pengurus darma wanita hingga majelis taklim.

Dalam sambutannya, Walikota antara lain mengungkapkan harapannya agar masyarakat Bekasi mulai membiasakan diri untuk menabung di akhir pekan. Dengan menabung di akhir pekan diharapkan dapat mengurangi sikap komsumtif. Untuk mendukung program Sagu Hemat Seribu, pihak Pemkot telah menunjuk PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bekasi sebagai tempat menyimpang tabungan warga.

Program Sagu hemat Seribu merupakan program baru pemerintah Kota Bekasi yang didukung Bank Indonesia dan dijadikan sebagai suatu pilot project sebelum nantinya diterapkan secara nasional.

Dengan program ini, pada tahap awal semua pegawai negeri sipil (PNS) daerah di Pemkot Bekasi, jumlahnya sekitar 13 ribu pegawai, diwajibkan untuk memiliki tabungan yang diberi nama “Tabunganku” dan dikelola oleh BPRS Kota Bekasi. Setiap Jumat, staf yang ditugaskan akan menagih ke seluruh pegawai untuk menabung.

Dengan instruksi walikota yang mewajibkan stafnya untuk menabung, maka dengan mudah kita akan mendapatkan angka bahwa jika setiap pegawai menabung minimal seribu rupiah per minggu, maka dalam 1 minggu akan diperoleh Rp. 13 juta, sebulan menjadi Rp. 52 juta dan setahun menjadi Rp. 624 juta. Suatu jumlah yang tidak kecil.

Kalau kemudian jumlah tabungan tersebut disalurkan untuk memberikan bantuan kredit usaha kepada pengusaha kecil atau masyarakat miskin di Bekasi yang baru akan memulai usaha, dengan masing-masing mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 5 Juta, maka dalam setahun akan terdapat setidaknya 600 orang pengusaha kecil atau rakyat miskin yang terbantu.

Lalu jika semua duit tabungan disalurkan untuk kredit pengusaha kecil dan masyarakat miskin, maka si nasabah akan mendapatkan apa? Apa jaminannya bahwa uang si nasabah tidak akan hilang karena dikemplang peminjam?

Seperti halnya menabung di bank syairah, selain dijamin hak-haknya, nasabah pun tetap memeproleh hak bagi hasil. Walikota bahkan menjamin bahwa uang yang berada di tabungan dikelola dengan prinsip-prinsip perbankan dan menggunakan sistem syariah. Dana nasabah dijamin sepenuhnya oleh Pemkot yang telah menggelontorkan deposit sebesar Rp. 10 Milyar dari dana APBD ke BPRS. Bank Jawa Barat sebagai pemeritah daerahpun tidak ketinggalan memberikan dukungan.

Nasabah pun tidak perlu khawatir bahwa dana tabungannya di BPRS tidak kembali karena si kreditor, yang dalam hal ini adalah pengusaha kecil dan rakyat miskin, tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil dan masyarakat miskin dilakukan bukan hanya sekedar memberi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi berupa pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dan calon pengusaha kecil atau orang miskin yang mendapatkan pinjaman tersebut telah diberikan pemahaman dan pelatihan serta praktik magang kewirausahaan oleh praktisi kewirausahaan yang telah terbukti keberhasilannya. Sehingga ada kesinambungan perputaran duit simpanan dan pada saat bersamaan proses pengentasan kemiskinan dapat terus berlangsung.

Jika program “Sagu Hemat Seribu” dapat berjalan dengan baik, maka secara tidak langsung anggota masyarakat miskin akan terus berkurang karena sebagian dari mereka sudah dapat hidup mandiri. Dari segi anggaan pun, Walikota tidak akan dipusingkan dengan APBD karena pada hakekatnya dana deposit tetap utuh. Dana APBD untuk pos pengentasan kemiskinan pada tahun-tahun beriokutnya pun dapat dimanfaatkan untuk pos lainnya seperti pendidikan atau asuransi kesehatan warga masyarakat.

Dengan keyakinan akan keberhasilan program “Sagu Hemat Seribu”, Walikota berani menargetkan agar setiap kecamatan setidaknya dapat mengumpulkan dana tabungan minimal Rp. 1 Milyar per tahun dan menjaring sebanyak mungkin penabung di luar staf pemkot. Kalau di Kota Bekasi terdapat 12 kecamatan, maka dalam setahun minimal akan terkumpul dana sebesar Rp. 12 Milyar per tahun. Bayangkan berapa orang yang bisa tertolong dengan anggaran sebesar Rp. 12 milyar ini?.

Untuk mencapai target tersebut walikota menginstruksikan dengan tegas kepada para camat, lurah dan kepala dinas beserta stafnya untuk menabung di BPRS dan mengajak kelompok masyarakat luas untuk ikut serta seperti PKK, karang taruna, Kelompok-kelompok pengajian dan sebagainya. Instruksi ini sangat perlu karena sampai saat ini baru 5.750 orang dari 13 ribu staf Pemkot yang terdaftar sebagai penabung di BRPS, dengan total dana tabungan baru sebesar Rp. 152 juta. Warga masyarakat Kota Bekasi pun banyak yang belum mengerti program ini.

Sebagai upaya jemput bola, Walikota pun meminta agar di setiap kelurahan disiapkan sebuah ruangan untuk kantor kas BPRS, tujuannya untuk memudahkan anggota masyarakat menyetorkan tabungannya.

Sebagai bagian dari pembelajaran, pada kesempatan acara tersebut Walikota memberikan shock therapy dengan membacakan nama instansi di Pemkot yang belum melaksanakan instruksinya. Walikota menyampaikan bahwa masih ada satu dinas yang belum membuka tabungan di BPRS yaitu Dinas Perindustrian dan Koperasi. Sementara itu 2 kecamatan tercatat masih rendah jumlah tabungannya yaitu Kecamatan Jati Sempuran yang baru menabung Rp. 325 ribu dan Kecamatan Rawa Lumbu yang baruy menabung sekitar Rp. 800an ribu.

Untuk memperlihatkan kesungguhannya dalam menabung, Walikota Mochtar Mohammad sendiri membuka rekening “Tabunganku” dan berupaya menabung setiap akhir pekan. Sambil bergurau Pak Wali menyatakan bahwa baginya menabung itu sangat penting, bukan saja untuk mengurangi sikap konsumtif tetap juga sebagai upaya mengumpulkan modal untuk persiapan pilkada 2013.

Kembali ke program “Sagu Hemat Seribu”, dari sisi konsep program ini cukup baik, khususnya sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menggerakan masyarakat agar gemar menabung dan mengurangi pola konsumtif di akhir pekan. Namun tentu saja dalam implementasinya diperlukan suatu kesungguhan, terutama oleh pegawai Pemkot. Sudah menjadi kelaziman, bila suatu program yang ditetapkan oleh seorang pemimpin ekskutif daerah seperti walikota, akan mengalami kelambatan birokrasi di level bawahnya. Tanpa instruksi dan arahan yang jelas dari pimpinan, suatu program kegiatan bisa jadi akan tersendat-sendat.

Dalam kaitan ini, blogger memiliki peran penting, bukan hanya untuk mensosialisasikan dan membantu program hemat dan mari menabung lewat berbagai tulisan di blog, tetapi juga berperan dalam mengawasi dan mengkritisi setiap pelaksanaan dari program ini. Independensi blogger sangat membantu bagi kelancaran program ini dan program-program pembangunan lainnya.

Versi lainnya saya upload DISINI

Salam

Aris Her Utomo

 Print Artikel Ini

Posted by Aris Heru Utomo on Jan 24 2010. Filed under Ekonomi-Bisnis. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry