Catatan Dari Penyelenggaraan Seminar Sosialisasi ASEAN di Makassar

Posted by amriltg Artikel Tuesday, December 14th, 2010   192 views  Print Artikel Ini

Hari Jum’at(10/12) suasana lobi Ruang Pertemuan Krakatau Hotel Horizon Makassar terlihat begitu semarak. Sejumlah calon peserta Seminar Sosialisasi Pengembangan ASEAN dan Hubungan Kerjasama dengan Mitra Wicara ASEAN yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) bekerjasama dengan Komunitas Blogger Makassar Anging Mammiri Makassar (www.angingmammiri.org), melakukan registrasi ulang.

Saya memandu Seminar Sosialisasi Pengembangan ASEAN di Makassar, 10 Desember 2010

”Kota Makassar adalah Kota kelima tempat penyelenggaraan Seminar Sosialisasi Pengembangan ASEAN bekerjasama dengan Komunitas Blogger setempat. Sebelumnya dilaksanakan di Surabaya, Solo, Bekasi, dan Ambon. Komunitas blogger yang memiliki ikatan personal dan kolegial yang kuat menjadi salah satu mitra terpercaya kami dalam memasyarakatkan rencana pengembangan ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015” kata Mas Aris Heru Utomo dari pihak Kementerian Luar Negeri RI. “Kami bersyukur,”lanjut Mas Aris yang juga adalah Ketua Komunitas Blogger Bekasi (www.bloggerbekasi.com), “berkat promosi dan informasi yang intens lewat teman-teman blogger Makassar peserta yang hadir cukup banyak (kurang lebih 100 orang) pada seminar sosialisasi yang tidak dipungut bayaran ini”.

Sekitar pukul 09.30 WITA, acara dibuka oleh pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dirjen Kerjasama ASEAN yang diwakili oleh Bapak Hazairin Pohan (Pejabat Senior Kemenlu RI dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Polandia).

Dalam kata sambutannya, Hazairin Pohan antara lain menyatakan,”Sejak Indonesia secara resmi menerima jabatan keketuaan ASEAN dari Vietnam pada Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 ASEAN di Hanoi tanggal 30 Oktober 2010 maka dengan jabatan keketuaan dipegang Indonesia tersebut, sosok ASEAN baru akan ditentukan oleh arah dan program kegiatan yang disiapkan oleh Indonesia serta dukungan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan”.

“Sosok ASEAN sebagai ASEAN baru sendiri ditandai dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh 10 Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN tanggal 20 November 2007 pada KTT ke–13 ASEAN di Singapura, merupakan dokumen historis yang mengubah ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (rules-based) dan berorientasi pada kepentingan rakyat (people-centered). Sejak ditandatanganinya Piagam ASEAN kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan pesat menuju terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 yang didasarkan pada 3 pilar yaitu ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Communitydan ASEAN Socio-Culture Community”.

“Seminar ini,”ungkapnya lagi,”menjadi momen paling berharga bagi upaya memasyarakatkan peran strategis Indonesia bagi ASEAN dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai kalangan agar bisa diperoleh masukan berharga bagi pengembangan ASEAN di waktu mendatang”.

Setelah itu tampil Wakil Walikota Makassar Drs.H.Supomo Guntur,MM yang menyampaikan apresiasi mendalam atas terpilihnya Makassar sebagai salah satu kota penyelenggara seminar sosialisasi ini. “Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota besar yang memiliki hubungan perdagangan internasional yang baik. Dengan letak geografis, potensi sumber daya alam, dan infrastruktur sosial ekonomi yang baik, Makassar memiliki peran dan kedudukan strategis sebagai pusat pelayanan dan pengembangan bagi Provinsi Sulawesi Selatan ataupun kawasan timur Indonesia. Yang tentunya dengan posisi penting ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ASEAN di masa depan,”kata Supomo dalam kata sambutannya.

Saya bertugas memandu Seminar yang menghadirkan Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN yang diwakili oleh Wisnu Edi Pratiknya yang memaparkan mengenai Perkembangan ASEAN pasca Penandatangan Piagam ASEAN, kemudian Duta Besar Hazairin Pohan (Mantan Duta Besar RI untuk Polandia dan Pejabat Senior Kemlu RI) membahas mengenai Hubungan Kerjasama ASEAN dan pelaksanaan kemitraan ASEAN; dan Duta Besar Prof.DR.Basri Hassanudin,MA (Mantan Duta Besar RI untuk Iran dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin) yang akan membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah di tengah perkembangan kerjasama ASEAN.

Dalam paparannya, Pak Hazairin yang mendapatkan kesempatan pertama menandaskan sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of the Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) pada tanggal 6 November 2008. Sebagai konsekuensi logis, Indonesia juga melakukan proses Implementasi Piagam ASEAN, terutama ditujukan untuk membawa ASEAN lebih dekat kepada seluruh unsur masyarakat di Indonesia.

“Selain perkembangan internal berupa disepakatinya Piagam ASEAN yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN terus mengalami perkembangan kerjasama yang aktif dan intensif dengan negara Mitra Wicara. Saat ini ASEAN tidak hanya memiliki 10 negara mitra wicara (Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, India, Cina, Jepang, Republik Korea, Rusia), namun ASEAN juga memiliki kerangka kerjasama East Asia Summit (EAS) serta ASEAN Plus Three (APT), dan Mitra Wicara Sektoral dengan Pakistan. Kemitraan ASEAN dan negara Mitra Wicara tercermin melalui program-program kerjasama yang difokuskan pada penguatan Komunitas ASEAN 2015,”ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia ini.

Di kesempatan berikutnya tampil Pak Wisnu Edi Pratiknya yang mewakili Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, menyampaikan materi mengenai Perkembangan ASEAN pasca Penandatangan Piagam ASEAN. 3 pilar dari Komunitas ASEAN 2015 yaituASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Culture Community, memiliki tujuan spesifik yang dijabarkan dalam cetak biru (blue print) berupa rencana aksi untuk mengimplementasikan gagasan pengembangan kawasan ASEAN di masa datang.

“Untuk ASEAN Political Security Community misalnya, bertujuan untuk mempercepat kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN dalam rangka memelihara perdamaian di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokratisasi. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi sebuah komunitas yang terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan yang komprehensif, tidak bertujuan untuk membentuk pakta militer atau kebijakan luar negeri bersama dan sebagai bentuk interaksi yang lebih luas dari hubungan politik dan keamanan”.

“Cetak Birunya, Memuat 3 Karakteristik, 11 Elemen & 137 Tindakan (Action Lines) antara lain:Rules-based Community of Shared Values and Norms (2 elemen, 58 tindakan), Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security (6 elemen, 71 tindakan) dan A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World (3 elemen, 8 tindakan). Semuanya diimplementasikan oleh 6 ASEAN Sectoral Bodies di multi sektor kerjasama pembangunan”, kata Wisnu.

“Sementara itu,”lanjutnya lagi,”Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN bertujuan untuk Menciptakan kawasan yang stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, di mana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi pada 2015 dan pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN cetak birunya memuat 6 Karakteristik, 32 Elemen & 348 Tindakan (Action Lines) yaitu: Pembangunan Manusia /Human Development (7 elemen, 60 tindakan), Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial/Social Welfare and Protection (7 elemen, 94 tindakan) Keadilan Sosial dan Hak-hak/Social Justice and Rights (3 elemen, 28 tindakan), Penjaminan Kelestarian Lingkungan/Ensuring Environmental Sustainability (11 elemen, 98 tindakan), Pembangunan Identitas ASEAN/Building ASEAN Identity (4 elemen, 50 tindakan), Pengurangan Kesenjangan Pembangunan/Narrowing the Development Gap (8 tindakan)”.

Pak Wisnu yang mewakili Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kemenlu RI menyampaikan usulan pencanangan Komunitas Blogger ASEAN

Sebelum menutup uraiannya, Wisnu mengusulkan agar untuk menindaklanjuti Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 serta dalam kaitan pembentukan Komunitas ASEAN 2015, adalah sebuah hal yang niscaya jika segera dibentuk pula Komunitas Blogger ASEAN. “Dengan adanya komunitas ini, maka akan terjalin kerjasama konstruktif antar para blogger lintas Negara di ASEAN tidak hanya dalam hal sosialisasi program ASEAN tapi di masa datang, diharapkan Komunitas ini juga berada di garda paling depan untuk membangun identitas ASEAN di tingkat Global. Dengan jumlah Blogger yang mencapai lebih dari 2 juta orang, Indonesia mesti menjadi pelopor pembentukan komunitas blogger ASEAN,” lanjut Wisnu yang disambut oleh tepuk tangan meriah hadirin yang hadir.

Prof.DR.Basri Hasanuddin MA, dikesempatan berikutnya tampil menguraikan Peran Pemerintah Daerah di tengah perkembangan kerjasama ASEAN. Memulai pemaparannya, Guru Besar Fak.Ekonomi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar ini menguraikan beberapa agenda besar Asean yang menuntut peran Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan manfaat dari kerjasama ASEAN yaitu: Kesepakatan AFTA, Kesepakatan C-AFTA dan Pembentukan Asean Economic Community (AEC).

“AFTA disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura oleh 6 negara ASEAN yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung dalam AFTA tahun 1995, sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, kemudian Kamboja pada tahun 1999. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. AFTA direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2008 namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003”, kata mantan Rektor UNHAS 1989-1997 ini.

“Pasca AFTA, “ lanjut beliau lagi, “total volume perdagangan intra – ASEAN meningkat menjadi US$ 404 milyar pada tahun 2007, atau naik lebih dari duakali lipat dibandingkan dengan volume perdagangan intra-ASEAN tahun 2000 sebasar US$ 167 milyar, sedangkan “share” ASEAN dalam total perdagangan meningkat menjadi 25% dibandingkan dengan 21,8 % pada tahun 2000. Total nilai perdagangan ASEAN pada tahun 2007 mencapai US$ 1,62 trilyun , naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan nilai perdagangan tahun 2000 sebesar US$ 757 milyar. Negara-negara ASEAN secara keseluruhan mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US$ 108 milyar pada tahun 2007”.

“Sedangkan, Penerapan perdagangan bebas China-ASEAN (C-AFTA) mulai awal Januari 2010 merupakan babak baru bagi perekonomian Indonesia. C-AFTA merupakan kebijakan nasional dalam rangka hubungan bilateral dengan negara lain. Tujuannya adalah untuk memacu persaingan dan pengembangan industri dalam negeri dengan negara lain. C-AFTA dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan produknya dapat diekspor ke negara non – C-AFTA. Selanjutnya pada bulan Nopember 2007 para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (The ASEAN Economic Community ). AEC disepakati untuk dlaksanakan pada tahun 2015, tetapi tidak akan menggunakan mata uang tunggal seperti yang dilaksanakan oleh Uni Eropa. Ketiga agenda besar ini memiliki penetrasi secara langsung maupun tidak kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam memberdayakan peran mengembangkan kawasan ASEAN melalui Forum Kerjasama Sub-Region yang sudah ada.,” ujar mantan Duta Besar Iran untuk Indonesia ini .

Prof.Basri Hasanuddin yang masih aktif mengajar khususnya di Program Pasca Sarjana UNHAS mengemukakan,” Pada tahun 1992, melalui inisiatif negara anggota Asean, Filipina, disepakati pembentukan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional yang kemudian dikenal sebagai BIMP – EAGA ( The Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia-the Philippines East Asean Growth Area ) dan diresmikan pembentukannya oleh pemimpin negara-negara Asean pada tahun 1994. BIMP-EAGA ini mencakup sub region : Brunei Darussalam, Indonesia : Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, Malaysia : Negara Bagian Serawak dan Sabah dan Filipina : Propinsi Mindanao dan Pulau Palawan”.

“Kawasan sub-regional ini mencakup luas 1,6 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa , dan pemilik kawasan hutan terbesar dunia ( Kalimantan dan Papua) dan relatif tertinggal dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di masing-masing negara (kecuali Brunei – Darussalam). BIMP-EAGA telah membentuk beberapa Task Force yang mencakup : Natural Resources Development (NRD), Transport, Infrastructure and ICT Development ( TIICTD); and Joint Tourism Development (JTD); SME Development ( SMED); Customs-Immigration- Quarantine Security ( SIQS)”.

“Sayangnya,”ungkap beliau lagi,” Perdagangan Intra BIMP-EAGA tercatat hanya US$729 ribu padatahun 2005 dan turun menjadi US$ 601 ribu tahun 2006 ( 17,6%). Penurunan Intra – EAGA trade terutama disebabkan oleh tidak adanya jaringan pelayaran regular antara pelabuhan-pelabuhan di EAGA serta adanya perdagangan lintas batas yang tidak tercatat. Meskipun begitu, dari sisi trend investasi menunjukkan hasil cukup baik. Total investasi ( FDI + domestic investment) yang disetujui pada tahun 2007 di seluruh ASEAN tercatat $87 milyar, naik dari $31 miyar pada tahun 2005. Indonesia menikmati jumlah investasi terbesar pada tahun 2007 ssebesar $ 60 milyar, naik dari $18 milyar pada tahun 2005. 37% dari jumlah investasi tsb dilakasanakan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua ( I-EAGA). Total Investasi M-EAGA 2007 tercatat $1,8 milyar dari total investasi di Malaysia (2007) sebesar $18,1 milyar, Investasi.P-EAGA hanya sebesar $172,82 juta dari $ 8,3 milyar jumlah investasi di Pilipina. Investasi di I-EAGA terutama dilakasanakan di sektor-sektor : pertanian dan perikanan (27%), manufaktur ( 40%), pertambangan (11%), perdagangan eceran (10%), dan konstruksi (12%)”.

“Ke depan, dengan perkembangan kerjasama ASEAN yang terus meningkat, peran Pemerintah Daerah harus lebih luas dan makin nyata, sehingga daerah-daerah di kawasan kerjasama, dapat menikmati manfaat dari kerjasama ASEAN itu”.

Sejak awal disadari bahwa peran sektor swasta adalah merupakan “engine of growth” dan menentukan dalam pencapaian tujuan pembangunan kawasan. Sektor swasta inilah yang akan memutuskan mengenai proyek-proyek investasi yang akan dilaksanakan yang akan mendorong pembangunan. Karena itu strategi pembangunan kawasan dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan sub-kawasan adalah sebagai enabler dan facilitator bagi peningkatan kemampuan sektor swasta dalam memanfaatkan dan melaksanakan berbagai peluang investasi di kawasan EAGA. Pembangunan infrastruktur fisik yang memungkinkan akses dan interaksi antar para pelaku di kawasan maupun global; sinkronisasi dan “unified policies” di kawasan; dan pengembangan infrastruktur finansial ( fasilitas kredit, pendidikan & latihan, dll) serta kebijakan-kebijakan khusus yang dapat mendorong “cross border trade and investment” nampaknya menjadi suatu keharusan”, demikian Prof.DR.Basri Hasanuddin menutup uraiannya.

Acara berakhir sebelum Sholat Jum’at yang diadakan di Lantai 2 Hotel Horizon, setelah itu dilanjutkan dengan makan siang.

Posted by amriltg on Dec 14 2010. Filed under Artikel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry